Andi Mallarangeng. (Bayu Marhaenjati)
“Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut,” ujar Andi, di Kantor Menegpora, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).
“Dengan kebijakan ini, maka seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya,” tambah Andi.
Andi mejelaskan kebijakan pemerintah itu diambil berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 16/ 2007 sebagai penjabaran UU tersebut.
“Seluruh pertandingan LSI (Liga Super Indonesia), Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan Klub setempat,” tegas Andi.
Lebih lanjut Andi mengatakan, pemerintah bersama KONI/KOI akan terus berkomunikasi dan bekerjasama dengan FIFA untuk mencari solusi terbaik dalam rangka penyelenggaraan kongres PSSI serta terpilihnya Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 yang kredibel.
“Pemerintah bersama KONI/KOI meminta dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta bola di manapun berada agar langkah-langkah yang diambil ini akan berujung pada terbentuknya Pengurus PSSI yang kredibel dan kemajuan sepakbola Indonesia,” papar Andi.
“Sudah saatnya sepak bola Indonesia kembali menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, menjadi salah satu Macan Asia, dan berbicara pada tingkat dunia,” pungkas Andi.
“Dengan kebijakan ini, maka seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya,” tambah Andi.
Andi mejelaskan kebijakan pemerintah itu diambil berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 16/ 2007 sebagai penjabaran UU tersebut.
“Seluruh pertandingan LSI (Liga Super Indonesia), Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan Klub setempat,” tegas Andi.
Lebih lanjut Andi mengatakan, pemerintah bersama KONI/KOI akan terus berkomunikasi dan bekerjasama dengan FIFA untuk mencari solusi terbaik dalam rangka penyelenggaraan kongres PSSI serta terpilihnya Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 yang kredibel.
“Pemerintah bersama KONI/KOI meminta dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta bola di manapun berada agar langkah-langkah yang diambil ini akan berujung pada terbentuknya Pengurus PSSI yang kredibel dan kemajuan sepakbola Indonesia,” papar Andi.
“Sudah saatnya sepak bola Indonesia kembali menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, menjadi salah satu Macan Asia, dan berbicara pada tingkat dunia,” pungkas Andi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar